Pusat Data Nasional (PDN) Kominfo Disorot Usai Serangan Siber, Anggaran Rp 700 Miliar Dipertanyakan

Table of Contents

Pusat Data Nasional (PDN) Kominfo Disorot Usai Serangan Siber, Anggaran Rp 700 Miliar Dipertanyakan

TERAS NIAS (TN) 3 Juli 2024 - Pusat Data Nasional (PDN) milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menjadi perhatian publik setelah mengalami serangan siber yang mengganggu berbagai layanan pemerintahan. Dalam konferensi pers APBN KiTa yang digelar pada Kamis lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Kominfo telah menghabiskan Rp 700 miliar untuk pemeliharaan PDN selama periode Januari hingga Mei 2024.

"Pemerintah melalui Kominfo telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 4,9 triliun, yang mencakup pemeliharaan operasional BTS untuk 4G sebesar Rp 1,6 triliun dan data center nasional sebesar Rp 700 miliar," ujar Sri Mulyani. Selain itu, anggaran tersebut juga mencakup belanja untuk kapasitas satelit senilai Rp 700 miliar dan proyek Palapa Ring sebesar Rp 1,1 triliun.

Kominfo tercatat sebagai salah satu kementerian dan lembaga yang paling banyak mengeluarkan anggaran untuk infrastruktur hingga Mei 2024. Realisasi belanja infrastruktur Kominfo hanya kalah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kementerian PUPR mengeluarkan Rp 31,6 triliun, sedangkan Kemenhub sebesar Rp 11,3 triliun.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa gangguan pada sistem PDN disebabkan oleh serangan virus yang dikenal sebagai lockbit 302. "Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) telah memberikan keterangan pers di Kominfo mengenai insiden ini. Saya sendiri harus meninggalkan acara karena ada keperluan lain di Istana Kepresidenan," ujar Budi Arie.

Serangan siber ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan data nasional dan kemampuan pemerintah dalam melindungi infrastruktur digitalnya. Dengan anggaran yang besar, publik mempertanyakan efektivitas pengelolaan dana oleh Kominfo dan bagaimana serangan siber masih bisa terjadi.

Menurut Sri Mulyani, Kominfo telah melakukan belanja besar untuk berbagai proyek infrastruktur digital. Selain pemeliharaan PDN dan BTS 4G, anggaran juga digunakan untuk meningkatkan kapasitas satelit yang mencapai Rp 700 miliar dan proyek Palapa Ring sebesar Rp 1,1 triliun. "Belanja untuk Kominfo sangat signifikan, mendekati Rp 5 triliun, tepatnya Rp 4,9 triliun," tegas Sri Mulyani.

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi belanja infrastruktur oleh Kominfo hanya kalah dari dua kementerian besar lainnya. Kementerian PUPR menjadi yang terbesar dengan realisasi belanja Rp 31,6 triliun, disusul oleh Kemenhub dengan Rp 11,3 triliun.

Serangan siber pada PDN ini menyoroti pentingnya pengamanan siber yang lebih ketat dan perlunya investasi dalam teknologi dan sumber daya manusia untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Publik dan berbagai pihak menuntut transparansi lebih lanjut dari Kominfo mengenai langkah-langkah yang telah dan akan diambil untuk memperbaiki dan mengamankan sistem PDN.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menyebutkan bahwa insiden ini merupakan serangan virus lockbit 302, yang menunjukkan bahwa ancaman siber semakin canggih dan berbahaya. "Tadi Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) mengadakan konferensi pers di Kominfo terkait serangan ini. Saya sendiri harus pergi karena ada agenda lain di Istana Kepresidenan," ujar Budi Arie.

Kominfo menghadapi tekanan untuk memperkuat keamanan sibernya dan memastikan bahwa anggaran besar yang telah dikeluarkan benar-benar digunakan untuk meningkatkan infrastruktur dan perlindungan data nasional. Dengan anggaran yang hampir mencapai Rp 5 triliun, Kominfo diharapkan mampu memberikan jaminan bahwa sistem informasi dan data yang dikelola aman dari ancaman siber.

Ke depan, pemerintah perlu memperhatikan dan mengevaluasi kembali strategi keamanan siber, mengingat semakin meningkatnya ancaman digital. Investasi dalam teknologi canggih dan pelatihan bagi sumber daya manusia menjadi kunci untuk menghadapi tantangan di era digital ini. Insiden serangan siber pada PDN Kominfo menjadi pengingat bahwa keamanan siber harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan infrastruktur digital negara.

Publik berharap bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah tegas untuk memperkuat keamanan siber dan memastikan bahwa insiden seperti ini tidak terulang di masa mendatang. Dengan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, pemerintah dapat membangun kepercayaan publik dan menjaga keamanan data nasional dengan lebih efektif.(TN)