Karya Septianus Bate'e Lapor Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Ombudsman, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Karya Septianus Bate'e Lapor Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Ombudsman, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
TERAS NIAS (TN) Gunungsitoli. 2 Juli 2024. menanggapi Surat Keputusan tentang PTDH, Karya Septianus Bate'e, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh Pemerintah Kota (Pemko) Gunungsitoli, menegaskan akan melaporkan tindakan tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Ombudsman, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Karya Septianus Bate'e, yang juga dikenal sebagai menantu mantan Wali Kota Gunungsitoli, Lakhomizaro Zebua, mengecam keras keputusan Wali Kota Gunungsitoli, Sowa'a Laoli, yang dianggapnya tidak adil dan tidak melalui prosedur yang benar. “Saya akan pertanyakan mengenai pemecatan ini ke KASN, Ombudsman dan BKN setelah ini,” tegasnya.
Menurut Karya, sebelum melakukan pemecatan, seharusnya Pemko Gunungsitoli melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Ia menilai bahwa tuduhan terhadapnya yang menjadi Anggota Partai Golkar tidak didasarkan pada bukti yang kuat. “Seharusnya ini bisa diklarifikasi kepada saya, dan dibuktikan dengan menunjukkan bukti permohonan tertulis menjadi Anggota Partai Politik (Parpol) seperti yang dituduhkan. Kalau ada, silakan Wali Kota Gunungsitoli membuktikan. Kalau terbukti, saya siap di PTDH,” ujarnya.
Karya mengungkapkan bahwa selama proses ini, dirinya tidak pernah dipanggil atau diperiksa secara resmi. “Anehnya, saya hanya dipanggil ngobrol santai saja sambil minum kopi, tidak ada, saya belum ada di BAP,” katanya dengan nada marah.
Sebagai Ketua DPD KNPI Gunungsitoli, Karya merasa bahwa pemecatan ini merupakan bentuk ketidakadilan yang mencerminkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak mumpuni di lingkungan Pemko Gunungsitoli. “Inilah risiko ketika kita diperhadapkan dengan kualitas SDM yang tidak mumpuni, tidak komprehensif baca aturan tetapi sepotong-sepotong,” tambahnya.
Surat Keputusan pemecatannya tersebut diketahui oleh Karya pada Jumat, 28 Juni 2024. Namun, yang lebih mengejutkan lagi, ia menemukan bahwa namanya tidak tercantum di tembusan SK tersebut. “Surat tersebut sempat saya baca dan tidak ada nama saya di tembusan SK. Ini jelas-jelas menunjukkan ketidakprofesionalan dari pihak Pemko,” jelasnya.
Karya menilai bahwa keputusan pemecatannya ini sangat terburu-buru dan tidak mempertimbangkan aspek keadilan. “Semestinya ada proses yang harus dilalui, termasuk klarifikasi dan pembuktian. Namun, semua itu tidak dilakukan. Ini sangat tidak adil dan mencoreng nama baik saya,” keluhnya.
Ia juga menyinggung bahwa kemungkinan Wali Kota hanya membaca UU No. 20 Tahun 2023 Pasal 52 tanpa mempertimbangkan Pasal 54 yang mengatur lebih lanjut mengenai prosedur pemberhentian ASN. “Ini jelas menunjukkan bahwa keputusan ini diambil tanpa memahami aturan secara komprehensif,” kritiknya.
Karya berharap bahwa dengan melaporkan kasus ini ke KASN, Ombudsman, dan BKN, akan ada keadilan yang ditegakkan. “Saya akan terus memperjuangkan hak saya sebagai ASN dan membuktikan bahwa saya tidak bersalah seperti yang dituduhkan. Ini bukan hanya soal jabatan, tetapi juga soal integritas dan nama baik,” tegasnya.
Pemberhentian tidak dengan hormat ini menjadi sorotan publik, terutama di lingkungan ASN dan masyarakat Gunungsitoli. Banyak pihak yang mempertanyakan keputusan Pemko Gunungsitoli dan mendukung langkah Karya untuk mencari keadilan. Mereka berharap bahwa kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak agar selalu mengikuti prosedur yang benar dan adil dalam setiap keputusan yang diambil.
Kasus ini masih terus berkembang dan menarik perhatian banyak pihak. Dengan langkah tegas yang diambil oleh Karya Septianus Bate'e, diharapkan akan ada kejelasan dan keadilan yang ditegakkan dalam kasus pemberhentian ini.(TN)
Posting Komentar