Pemerintah Kabupaten Nias Utara Tingkatkan Langkah Antikorupsi Melalui Penyusunan Rencana Aksi

Table of Contents

Pemerintah Kabupaten Nias Utara Tingkatkan Langkah Antikorupsi Melalui Penyusunan Rencana Aksi

TERAS NIAS (TN)Lotu, 26 April 2024 - Di tengah semangat untuk memperkuat integritas dan transparansi pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Nias Utara, khususnya Inspektorat Kabupaten, menggelar rapat koordinasi untuk menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2023. Rapat tersebut berlangsung di Aula Pendopo Bupati Nias Utara pada Jumat, 26 April 2024.

Dalam sambutannya, Inspektur Kabupaten Nias Utara, Bapak Yulianus Waruwu, SE., M. A. B, menyampaikan pentingnya hasil SPI tahun 2023 bagi Pemerintah Kabupaten Nias Utara serta masyarakat secara umum. Hasil SPI tidak hanya memberikan informasi tentang capaian upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan, tetapi juga mengidentifikasi area prioritas perbaikan yang rentan terhadap korupsi. Hal ini akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan melalui rencana aksi untuk pencegahan korupsi di Kabupaten Nias Utara. Selain itu, hasil SPI juga diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan integritas dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

Turut hadir dalam rapat tersebut adalah Bapak Amizaro Waruwu, Bupati Nias Utara, yang menyampaikan pentingnya penyusunan rencana aksi sebagai upaya untuk mencapai hasil SPI tahun 2023. Beliau menekankan bahwa SPI dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kesesuaian ekspektasi dan persepsi masyarakat terhadap upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh instansi terkait. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi akan semakin diperkuat. Melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, perbaikan dalam pemberantasan korupsi dapat dipercepat, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Nias Utara, Sekretaris Daerah, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan lokus dari Manajemen Cipta Kondisi Pemerintah (MCP). Kehadiran mereka menunjukkan komitmen yang kuat dari seluruh pihak terkait dalam mendukung upaya pemerintah daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Penyusunan rencana aksi ini merupakan langkah konkret yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Nias Utara sebagai bagian dari upaya yang berkelanjutan dalam memperkuat integritas dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan. Dengan adanya rencana aksi yang terukur dan terarah, diharapkan pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga masyarakat Kabupaten Nias Utara dapat merasakan manfaatnya secara langsung.(TN)